AKTUALITA.CO.ID – Wacana Reformasi Jilid 2 kembali mencuat seiring meningkatnya keresahan publik terhadap kinerja lembaga negara. Pengamat kebijakan publik Yusfitriadi menilai hal ini merupakan akumulasi dari krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
“Wacana reformasi jilid 2, tapi pertanyaannya apakah ini akan menjadi harapan baru atau justru mempertanyakan demokrasi di negara kita,” ujar Yusfitriadi di Seknas Ls-Vinus, Rabu (04/09/25).
Yusfitriadi mengurai ada tiga faktor yang mendorong lahirnya krisis legitimasi publik terhadap negara. Yang pertama kata Yusfitriadi Penegakan hukum yang stagnan.
“Banyak kasus besar, mulai dari korupsi pusat hingga daerah, yang tidak ditangani tuntas. Publik pun semakin skeptis terhadap lembaga penegak hukum. Kondisi ini memunculkan dorongan kemarahan publik dan ketidakpercayaan yang berpotensi mengarah pada krisis legitimasi,” tegasnya.
Yang kedua, lanjut Kang Yus sapaan akrabnya, Benturan antar-lembaga negara. Ia menyoroti ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti soal rangkap jabatan hingga keserentakan pemilu.
“Bagaimana rakyat bisa percaya jika antar-lembaga negara justru saling berbenturan. Kemudian yang ketiga, Dominasi aparat keamanan keterlibatan TNI-Polri dalam berbagai sektor semakin mempersempit ruang masyarakat, baik dalam lapangan kerja maupun kebebasan sipil. Dulu ABRI dwifungsi, sekarang lebih parah karena multifungsi,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menyinggung sejumlah kasus yang dianggap lamban ditangani, mulai dari dugaan korupsi dana haji hingga polemik jet pribadi KPU. Menurutnya, lemahnya lembaga hukum hanya semakin memperkuat ketidakpercayaan publik.
Yusfitriadi membandingkan kondisi saat ini dengan masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi 1998. Meskipun rezim berganti, praktik korupsi, kroniisme, dan penyalahgunaan wewenang terus berulang.
“Kalau mentalitasnya tidak berubah, mau ganti rezim berapa kalipun bangsa ini tidak akan stabil. Perubahan yang dibutuhkan bukan hanya struktur, tapi mentalitas dan karakter,” tegasnya.
Menurutnya, gejolak keresahan publik yang kini terjadi di berbagai daerah mengingatkan pada situasi menjelang Reformasi 1998. Informasi tentang demonstrasi besar, aksi sweeping, hingga penetapan aktivis sebagai tersangka dinilai sebagai sinyal potensi perlawanan sipil.
“Artinya, fenomena ini akan mendorong wacana Reformasi Jilid 2. Pertanyaannya, apakah bangsa ini harus menunggu gerakan masyarakat besar baru kemudian berubah,”pungkasnya.(Rz)
